Balikpapan -Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan rutin tahunan Forum Keselamatan Pelayaran Kalimantan Timur bertempat di Hotel Novotel Balikpapan (12/07).

Forum Keselamatan Pelayaran Tahun ini mengambil tema "Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Provinsi Kalimantan Timur". Forum ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim H. Hasbi, M.Si mewakili Kepala Dinas Perhubunhan Prov. Kaltim dan dihadiri oleh Tim Forum Keselamatan Pelayaran sebagaimana SK Gubernur Kaltim Nomor : 551.44/K.402/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pembentukan Forum Keselamatan Pelayaran Kalimantan Timur, Stakeholder dan para pemilik kapal klotok dan speedboat lintas Balikpapan-Penajam

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (Ir. H.Hasbi, M.Si), Kepala Seksi Penegakan Hukum Subdit Pengawasan Operasional SDP Direktorat TSDP (Usien James Mahullette, S.T ), Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat ( Dr. Muiz Thohir, S.T., M.T), Kepala Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan KSOP Kelas I Balikpapan (Pantas Sihombing, S.E) dan di moderatori oleh Kepala Bidang Pelayaran Dishub Prov. Kaltim (Ahmad Maslihuddin, S.T., M.Si).

Forum Keselamatan Pelayaran Kalimantan Timur ini merupakan tahun keempat dilaksanakan sejak tahun 2018. Untuk kegiatan Forum tahun ini fokus terhadap Tugas, Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Provinsi Kalimantan Timur yang belum dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Masih ada kewenangan-kewenangan yang harusnya dilaksanakan namun belum dilaksanakan setelah keluarnya PM. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau.

Dalam diskusi dan pemaparan ditemukan solusi dan kesepakatan penyelenggaraan terkait keselamatan pelayaran yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dalam hal ini KSOP/KUPP untuk lintas laut dan BPTD Wilayah XVII untuk lintas sungai, danau dan penyeberangan. Keterbatasan SDM syahbandar sungai menjadi salah satu poin yang menjadi perhatian dan perlu penugasan kepada ASN daerah yang memiliki kompetensi.

Lebih lanjut disampaikan narasumber, setiap instansi baik pusat maupun daerah harus berkolaborasi dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, jangan ada kewenangan yang tumpang tindih atau bahkan lalai dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku demi keamanan dan keselamatan pelayaran khususnya di sungai dan danau di Provinsi Kalimantan Timur.

(LS/BU-Pel)
#DirektoratTSDP
#KSOPBalikpapan
#BPTDWilayahXVIIKaltimtara
#pemprovkaltim
#dishubprovkaltim

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rampchek Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kab/Kota secara terpadu di Dermaga Mahakam Hulu/Dermaga Sungai Kunjang
21 Desember 2022 4813

---

Kepala Dinas Perhubungan Kaltim melaksanakan koordinasi dengan Bupati PPU (Ir. H. Hamdam Pongrewa) terkait serah terima P3D terminal PPU
25 Juli 2023 3318

---

Upacara Halal Bi Halal di Dinas Perhubungan setelah Libur Panjang Ramadhan, Membangun Sinergi dan Semangat Baru untuk Melayani Masyarakat
16 April 2024 2828

---

PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020
29 Oktober 2020 6274

---

Diskusi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Tahun 2022 dan Tindak Lanjut Perbaikan Pelaksanaan SAKIP Tahun 2023
26 Juni 2023 3522

---

SOSIALISASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
21 Juli 2022 5103

---