JENIS PELAYANAN

:

Layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).

1.        PERSYARATAN

:

1.     Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

2.     Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.

3.     NPWP.

4.     Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

5.     Penanggung Jawab Perusahaan.

6.     Rekomendasi KUPP/KSOP Setempat.

7.     Tenaga Ahli minimal DIII dengan Kualifikasi Pelayaran/Nautika/Kepelabuhanan.

8.     Memiliki peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

2.        SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

:

a.     Pemohon :

Mengajukan surat permohonan izin usaha bongkar muat kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

b.     Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran :

1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon.
2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi.
3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).
4. Menyampaikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) kepada Pemohon.

3.        WAKTU PELAYANAN

:

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan

4.        BIAYA/TARIF

:

Rp 0,- (tidak ada biaya).

5.        PRODUK PELAYANAN

:

1.     Dokumen SIUPBM.

2.     Rekapitulasi Daftar Perusahaan Bongkar Muat.

6.        PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

:

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : info@dishub.kaltimprov.go.id

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1.       DASAR HUKUM

:

1.     UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2.     PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

3.     PM Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

2.       SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

:

1.     Komputer.

2.     Printer.

3.     Mesin fotokopi.

3.       KOMPETENSI PELAKSANA

:

1.     Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran.

2.     Mampu menggunakan komputer.

4.        PENGAWASAN INTERNAL

:

-      Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

-      Pemohon.

5.        JUMLAH PELAKSANA

:

1 (satu) orang.

6.        JAMINAN PELAYANAN

:

Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha bongkar muat dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.

7.        JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

:

Hasil surat izin usaha sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

8.        EVALUASI KINERJA PELAKSANA

:

Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.