JENIS PELAYANAN

:

Layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.

1.        PERSYARATAN

:

1.     Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

2.     Akte Pendirian Perusahaan.

3.     Memiliki modal usaha.

4.     Memiliki tenaga ahli bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

2.        SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

:

a.     Pemohon :

Mengajukan surat permohonan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

b.     Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran :

1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon.
2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi.
3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.
4. Menyampaikan surat izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut kepada Pemohon.

3.        WAKTU PELAYANAN

:

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan

4.        BIAYA/TARIF

:

Rp 0,- (tidak ada biaya).

5.        PRODUK PELAYANAN

:

1.     Dokumen Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.

2.     Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.

6.        PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

:

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : info@dishub.kaltimprov.go.id

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1.       DASAR HUKUM

:

1.     UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2.     PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

2.      SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

:

1.     Komputer.

2.     Printer.

3.     Mesin fotokopi.

3.      KOMPETENSI PELAKSANA

:

1.     Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran.

2.     Mampu menggunakan komputer.

4.        PENGAWASAN INTERNAL

:

-      Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

-      Pemohon.

5.        JUMLAH PELAKSANA

:

1 (satu) orang.

6.        JAMINAN PELAYANAN

:

Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.

7.        JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

:

Hasil Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

8.        EVALUASI KINERJA PELAKSANA

:

Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.